MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISATA..?

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 811-1341-212
 

ITINERARY PERJALANAN UMROH PLUS ISTANBUL+BURSA 12 HARI

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. promo umroh murah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, juga mengatakan, bergabungnya Jumhur Hidayat ke PDIP hal yang wajar. Namun dia juga mengingatkan, jika Jumhur punya tanggung jawab moral sebagai Kepala BNP2TKI.

"Untuk melarang tidak ada yang bisa, tapi dia juga punya tanggung jawab moral sebagai Kepala BNP2TKI di bawah Presiden SBY," kata dia.

Menurut Max, untuk bisa menjadi pejabat publik tidak tertutup kemungkinan bisa dari partai lain. Max menilai, Jumhur hijrah ke PDIP karena ada yang diincar. Selama ini, kata dia, Jumhur ngebet jadi menteri.

"Beliau cita-cita ingin jadi menteri, sekarang kan belum tercapai," terangnya.

Bergabung ke PDIP, salah satu strategi Jumhur untuk dapat mencapai cita-citanya itu. Persoalannya, lanjut dia, Jumhur juga punya tanggung jawab moral karena saat ini masih menjabat.

"Biarkan rakyat saja yang menilai. Untuk melarang tidak ada yang bisa karena itu hak politik dia," pungkasnya.

Jumhur Harus Ingat Tanggung Jawab Moral

Artikel lainnya »