MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISTA..?

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 811-1341-212
 

umroh juni

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. paket umroh november di Cimanggis

JAKARTA,  Investigasi untuk mengungkap penyebab kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional 2013 untuk SMA sederajat di 11 provinsi telah selesai dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil investigasi selanjutnya diserahkan ke Mendikbud.

”Sebagai aparat di Kemdikbud, kami harus melapor dulu ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Biar dibaca dulu dan diambil langkah-langkah lanjutan oleh beliau,” kata Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar, di Jakarta, Senin (29/4).

Dalam laporan hasil penyelidikan oleh tim beranggotakan lima orang selama dua pekan itu dipaparkan temuan-temuan penyebab kekacauan pelaksanaan UN. Faktor penyebabnya berada di Kemdikbud, pencetakan, dan pengawasan. Penyelidikan ini tidak hanya melihat di 11 provinsi yang tertunda pelaksanaan ujian nasionalnya, tetapi juga daerah lain yang kacau.

Selain penyebabnya, tim investigasi yang bekerja secara independen itu juga sudah menetapkan atau merekomendasikan pihak-pihak yang harus dikenai sanksi. Namun, Haryono enggan menyebutkan nama-nama mereka karena masih menunggu persetujuan dari Mendikbud Mohammad Nuh.

”Rekomendasi kami, ada yang diberi sanksi dan permintaan untuk memperbaiki manajemen serta kredibilitas UN. Jangan sampai Kemdikbud begini terus. Kredibilitas UN juga harus dijaga legitimasinya,” kata Haryono.

UN tetap sah

Menanggapi permintaan Komisi X DPR dari hasil rapat kerja tentang keabsahan UN, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan UN SMA dan sederajat tahun pelajaran 2012/2013 sah meski terjadi pergeseran pelaksanaan ujian di sejumlah provinsi. Kepala BSNP Aman Wirakartakusumah menyatakan pelaksanaannya sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan. ”Pelaksanaan UN tetap sah,” ujarnya dalam konferensi pers dengan didampingi Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, Kabalitbang Khairil Anwar Notokusumo, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Idrus Paturusi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, dan Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad.

Pengesahan pelaksanaan UN itu diperoleh setelah mendapat konfirmasi dari MRPTNI dan berdasarkan berbagai acuan perundang-undangan.

”Secara proses semua sudah memenuhi standar dan prosedur,” kata Aman.

Ketua MRPTNI Idrus Paturusi menambahkan, UN sudah dilaksanakan sesuai dengan edaran dari BSNP. Meski pada hari pertama ditemui kendala-kendala, secara umum pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. (LUK)

Sumber : Kompas Cetak
Editor : Maulana Lee
Investigasi UN Selesai

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »