MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISATA..?

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 811-1341-212
 

umroh desember

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. jadwal umroh desember Cirebon

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Pemerintah Inggris menghormati integritas wilayah Indonesia dan tidak mendukung desakan untuk memerdekaan Papua. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menegaskan hal itu seusai dipanggil Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Jakarta, Senin (6/5).

"Hari ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Marty Natalegawa. Bapak Menteri menyampaikan secara jelas tentang keprihatinan yang mendalam dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford," kata Canning dalam pernyataan di Facebook kantor Kedutaan Inggris untuk Indonesia.

Menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford yang disetujui dewan kota, pemerintah Indonesia telah menyatakan protes dan kecaman. Namun Canning menegaskan, pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan Inggris sebagai negara.

"Saya menjelaskan kepada Bapak Menteri bahwa kami sangat memahami kesensitifan isu ini bagi Indonesia. Posisi pemerintah Inggris dalam isu ini sudah cukup jelas. Kami menghormati integritas wilayah Indonesia dan kami tidak mendukung seruan-seruan untuk memerdekakan Papua. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan hal ini sudah menjadi pandangan kami. Perkembangan terakhir (tentang dibukanya kantor Free West Papua di Oxford), yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris, tidak mengubah pandangan kami (terhadap Papua sebagai bagian dari Indonesia)." kata Canning dalam pernyataan itu.

Pemerintah Inggris, kata dia, justru mendukung usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti upaya yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang berusaha mengatasi masalah-masalah di Papua.

Dalam pernyataan pada Sabtu lalu, Canning, mengatakan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris," katanya.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu malam, mengatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford itu. "Kami memprotes keras dan sangat berkeberatan dengan itu. Duta Besar kita di Inggris juga sudah sampaikan itu. Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," kata Marty.

 
Sumber: Kompas.com
Editor :Maulana Lee
Inggris Tak Mendukung Papua Merdeka
Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake

Artikel lainnya »