Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

saco-indonesia.com, Indonesian Corruption Wacth (ICW) telah menilai korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Choysiah, lebih kental untuk kepentingan bisnis keluarga daripada politik. Pasalnya, proyek-proyek yang tertera pada APBD Banten sebagian besar tender telah dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga Atut.

“Aspek ekonomi lebih kental daripada aspek politik. Upaya pemenangan proyek sebagian ke perusahaan milik Atut. Kan Wawan juga banyak membiayai politisi-politisi di sana,” kata Wakil koordinator ICW, Ade Irawan, saat berbincang, Jumat (20/12/2013).

Ade juga menjelaskan, karakteristik korupsi Atut adalah memenangkan perusahaan miliknya untuk bisa mendapatkan proyek di APBN dan APBD dengan memanfaatkan kekuasaannya. Sehingga ketika kekuasaan tidak lagi dipegang, mereka akan kesulitan untuk membiayai perusahaannya.

“Bagaimana mereka mengarahkan uang negara untuk perusahaan mereka. Misalnya dalam pengadaan sport centre dan RSUD. Kepentingan bisnis lebih besar. Itu faktor yang lebih besar untuk bisa membangun sebuah dinasti politik di Banten,” ucapnya.

Ade juga menambahkan, jika kepentingan untuk bisnis mereka tidak tercapai, maka mereka juga akan mencoba merebut kekuasaan sehingga kepentingan bisnis mereka bisa diraih.

“Misalnya di Pandeglang untuk bisa bekerja dengan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma, asal ada kepentingan bisnis tertentu yang dipertemukan. Jika tidak, mereka (Atut) akan rebut kekuasaan,” tukasnya.

Editor : Dian Sukmawati

Photo

 

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.