Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Bandung, Saco-Indonesia.com - Hermain Tjiknang (91) mengikuti prosesi wisuda menggunakan kursi roda di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Selasa (4/2/2014) lalu. Peraih gelar doktor Ilmu Hukum kelahiran Muntok, Bangka, 26 Juni 1922 ini tercatat sebagai wisudawan tertua.

Tentu, sosok Hermain Tjiknang menjadi sorotan dan tidak sedikit hadirin yang berdecak kagum untuk wisudawan lulusan gelombang II Unpad Tahun Akademik 2013/2014 itu.

Bukan karena saat wisuda Hermain menggunakan kursi roda, tapi ketika tahu bahwa usia Hermain sudah mencapai 91 tahun lebih 7 bulan.

Ya, Hermain memang menjadi wisudawan paling tua, namun semangatnya terlihat saat ia ditanya oleh wisudawan lain.
Sebelumnya tercatat, Mooryati Soedibyo adalah peraih gelar doktor tertua di Indonesia menurut Museum Rekor Dunia-Indonesia (Muri) ketika lulus S3 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2007.

Di Unpad, pada wisuda tahun 2010, Siti Maryam Salahuddin juga meraih gelar doktor pada usia 83 tahun. Melihat catatan tersebut, bisa jadi Hermain adalah peraih gelar doktor tertua di Indonesia saat ini.

Bukanlah hal mudah bagi Hermain yang di usia 90 tahun harus menyelesaikan disertasi. Bahkan disertasinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Atas Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Berdasarkan Keadilan dalam Perselisihan Hubungan Industrial Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak", sampai tujuh kali direvisi oleh promotornya.

Namun karena semangatnya, dia berhasil menyelesaikan program Doktornya dalam waktu lima tahun.

"Sebenarnya banyak kendala, tapi karena saya memang ingin mempertahankan disertasi ini, akhirnya selesai juga," katanya ditemui seusai wisuda.

Tak terbatas usiaMenurut lelaki yang masih aktif bertugas sebagai dosen di STIH Pertiba, Pangkalpinang ini, menuntut ilmu tidak terbatas usia. Selagi keinginan masih ada, usia bukanlah halangan untuk memperdalam ilmu.

Terlebih sebagai dosen, ia merasa sudah kewajibannya untuk mendapatkan ilmu lebih banyak untuk dibagi kepada mahasiswanya.

"Usia boleh tua, tapi belajar tidak ada batasan," kata lelaki yang meraih gelar Doktor pada Sidang Terbuka Promosi Doktor pada 17 Januari 2014 lalu ini.

Karena masih ingin membagi ilmu inilah, Hermain masih menyempatkan datang ke kampus untuk mengajar Ilmu Hukum untuk mahasiswa sarjana dan magister. Tiga kali dalam seminggu, ia mengajar di perguruan tinggi yang juga didirikan oleh Hermain bersama rekan-rekannya di tahun 1982 tersebut.

Merasakan masih haus akan ilmu jugalah, yang membulatkan tekadnya untuk mengambil doktor Ilmu Hukum di Unpad. Ia harus berkuliah hingga menyeberang pulau karena ia bersama keluarga telah menetap di Bangka.

"Saya sudah cinta dengan dunia pendidikan," kata lelaki asal Palembang ini.

Stres
Sakit jantung yang dialaminya itu sempat pula membuatnya harus  masuk intensive care unit (ICU) rumah sakit saat dia tengah menyusun disertasi. "Gara-gara stres karena flash disk naskahnya dikira hilang," kata putri sulungnya, Suzanna Indrawati.

Beruntung, ternyata data itu ternyata berada di tangan asistennya.

Kecintaannya terhadap dunia pendidikan sudah ditunjukkan saat masa penjajahan Belanda. Ia sempat mengajar pejuang-pejuang. Bagi Hermain, dengan pendidikan, Indonesia bisa menjadi negara merdeka dan maju.

"Pendidikan, mencari ilmu itu harus. Apalagi buat generasi muda, agar Indonesia maju," kata suami dari Federika Henderika dan ayah dari lima anak ini.

Ia mengaku sedih bila ada generasi muda yang tidak semangat bersekolah. Karena saat ini ia melihat menuntut ilmu jauh lebih baik dan lebih mudah. Dengan kemajuan teknologi, seharusnya generasi muda semakin bersemangat.

BanggaYashinta, anak Hermain yang menemani wisuda ayahnya mengaku bangga. Meski terkadang ia tidak tega melihat ayahnya menyusun disertasi hingga larut malam.

"Ayah saya sudah tua, tapi sampai malam masih nyusun disertasinya, kadang suruh istirahat, nanti dulu katanya, karena pengen cepat selesai," katanya. 

Ia juga tidak bisa menahan keinginan ayahnya yang masih ingin terus mengajar. Karena ia sudah memahami karakter ayahnya yang sudah mencintai dunia pendidikan.

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo

 

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”