MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISTA..?

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 811-1341-212
 

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. biro haji di Banjar

saco-indonesia.com, Pembebasan bersyarat terpidana 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan mariyuana, Schapelle Leigh Corby mencerminkan preseden buruk bagi penegakan hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kebijakan bebas bersyarat bagi Corby jika telah menilik dari segi perbuatan pidana dinilai sangat tidak elok.

“Policy juga bukan masalah main-main. Ini telah menunjukkan pewajahan SBY dan pemerintahan dan secara tidak langsung SBY sudah mengambil tindakan politik. Bukan SBY sebagai personal tetapi pemerintahan melalui Kemenkum HAM. Saya telah melihat proses politik hukum yang diambil menyangkut pertimbangan-pertimbangan proses yang kemudian memiliki variabel politik,” terang analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto, Senin (10/2/2014) malam.

Menurut Gun Gun, sejatinya SBY di fase akhir kekuasaannya bisa mengambil kebijakan dan langkah politik yang lebih bijak karena keputusan pembebasan bersyarat terhadap Corby bisa saja telah menjadi kebijakan ceroboh pemerintahan SBY.

“Seharusnya jauh lebih positif dan menunjukkan apakah SBY sebetulnya mendukung proses pemberantasan korupsi dan narkoba karena narkoba kan massif karena menyebar hampir di seluruh strata sosial. SBY di akhir kekuasaan harusnya mencatatkan legacy yang positif,” sebutnya.

Dia juga melanjutkan, hal buruk apapun yang dilakukan oleh SBY akan berdampak buruk juga terhadap Partai Demokrat. Masyarakat pun kata dia, akan semakin antipati terhadap SBY dan partai berlambang bintang mercy itu.

“Makanya kalau sekarang SBY dan Demokrat diisukan negatif, di pemerintah pusat juga negatif akan berdampak pada citra partai dan masyarakat akan menjadi antipati kepada Demokrat. SBY juga harus memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik terkait putusan itu. Kalau sudah jadi isu nasional, enggak ada salahnya SBY mengomentari itu,” tutupnya.


Editor : Dian Sukmawati

RAKYAT KIAN ANTIPATI PADA SBY & DEMOKRAT

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »