Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari
Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. biaya umroh desember Tangerang
Wujudkan Peradilan Bersih, KY Gandeng LPSK dan Ombudsman
Jakarta (Komisi Yudisial) -
Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa,
(28/5) di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta. Penandatanganan MoU ini dilakukan untuk kerja sama
di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban.
Penandatanganan MoU ini langsung dilakukan oleh Ketua Komisi Yudisial
Eman Suparman dengan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardanan dan Ketua LPSK Abdul Haris
Semendawai.
Eman Suparman dalam sambutannya mengatakan
penandatanganan MoU dengan Ombudsman dan LPSK ini bertujuan untuk memperluas dan
mengembangkan kerja sama dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim demi terwujudnya peradilan bersih. Selain itu, lanjut Eman, MoU ini juga bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien, serta perlindungan kepada
pelapor, saksi dan korban sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan.
"Ruang lingkup dari kerja
sama ini meliputi pertukaran informasi dan data penanganan kasus yang mendukung kewenangan
masing-masing lembaga, pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama. Tujuannya, untuk
meningkatkan sumber daya masing-masing lembaga, sosialisasi kelembagaan tentang, tugas, fungsi,
kewenangan, dan kesepahaman ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masing-
masing lembaga kepada masyarakat," kata Eman.
Sementara itu
Ketua LPKS Abdul Haris Semendawai dalam kata pengantarnya menyambut baik atas ditandatanganinya
nota kesepahaman dengan KY. Menurut Haris, keterkaitan tugas dan fungsi lembaganya dengan KY
sangat erat. Hal ini ditandai dengan penanganan sejumlah permohonan yang masuk pada LPSK selama
ini yang diduga terkait dengan mafia peradilan.
"Beberapa kasus
tersebut selama ini telah kami koordinasikan dengan KY. Diharapkan dengan adanya MoU penanganan
kasus tersebut lebih efektif dan koordinasi semakin intensif," kata Haris.
Sedangkan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardanan dalam kesempatan yang sama
menyampaikan, jika penandatanganan MoU ini sangat penting bagi terwujudnya peradilan yang bersih,
transparan, dan akuntabel. Pasalnya menurut Danang selama tahun 2012 dari semua aduan 7,26 persen
di antaranya adalah terkait dengan lembaga peradilan dan hakim merupakan bagian terbanyak. Bahkan
dia menambahkan jika lembaga peradilan itu menempati posisi nomor tiga pengaduan masyarakat
kepada Ombudsman.
"Berdasarkan data tahun 2012, sebanyak 7,26
persen pengaduan masyarakat itu terkait kinerja lembaga peradilan. Hakim adalah salah satu
komponen di dalamnya dan menjadi bagian terbanyak dari 7.26 persen itu. Lembaga peradian
menempati posisi nomor tiga pengaduan masyarakat kepada Ombudsman. Hal ini harus menjadi
perhatian serius mengapa masyarakat mengeluhkan itu. Bukan hanya masalah-masalah admnistrasi
kepaniteraan, tetapi juga masalah-masalah etik perilaku yang menjadi concern besar Ombudsman.
Laporan masyarakat tersebut ditembuskan kepada KY untuk ditindaklanjuti, atau Ombudsman
menindaklanjuti sendiri sesuai dengan kewenangannya," tegas Danang. (KY/Kus/Festy)
Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds
Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.
The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.
Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.
The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.
Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.
Do you think race relations in the United States are getting better, getting worse or staying about the same?
Getting worse
Staying the same
Getting better
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
44%
37
17
46
36
16
41
42
15
The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.
Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.
Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.
One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.
In general, do you think the police in most communities are more likely to use deadly force against a black person, or more likely to use it against a white person, or don’t you think race affects police use of deadly force?
Police more likely to use deadly force against a black person
Police more likely to use deadly force against a white person
Do you favor or oppose on-duty police officers wearing video cameras that would record events and actions as they occur?
Favor
Oppose
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
92%
93%
93%
6%
5%
5%
2%
2%
2%
Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.
Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.
As you may know, a Baltimore man, Freddie Gray, recently died after being in the custody of the Baltimore police. How much confidence do you have that the investigation by local authorities into this matter will be conducted fairly?
A lot
Some
Not much
None at all
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
29%
31
22
14
5
31
33
20
11
5
20
26
30
22
In general, do you think the unrest in Baltimore after the death of Freddie Gray was justified, or do you think the unrest was not justified?
Justified
Not justified
Don't know/No answer
All adults
Whites
Blacks
28%
61
11
26
64
11
37
57
6
The nationwide poll was conducted from April 30 to May 3 on landlines and cellphones with 1,027 adults, including 793 whites and 128 blacks. The margin of sampling error is plus or minus three percentage points for all adults, four percentage points for whites and nine percentage points for blacks. See the full poll here.