saco-indonesia.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjelaskan alasan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK). SBY juga tak memaksa DPR untuk menyetujuinya.
"Menjadi hak konstitusional presiden untuk dapat menerbitkan Perppu dengan latar belakang, tujuan dan pertimbangan tertentu. Adalah menjadi hak DPR apakah setuju atau tidak dengan Perppu yang sudah dikeluarkan oleh presiden. Itu juga sudah ketentuan di UUD 45," kata SBY di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Menurut SBY, salah satu alasan mengapa ia telah menerbitkan Perrpu MK karena telah melihat adanya krisis kepercayaan dari masyarakat kepada MK pasca mantan ketuanya, Akil Mochtar, tertangkap tangan menerima suap.
"Yang perlu saya sampaikan adalah mengapa Perppu MK saya terbitkan? Karena ada sejumlah latar belakang dan alasan. Saat ada sesuatu telah terjadi di tubuh MK, maka ada krisis kepercayaan dari rakyat terhadap MK kendati tidak ada persoalan dengan MK secara lembaga. Namun karena terkait pimpinan MK, ada gelombang ketidakpercayaan yang tinggi kepada MK," beber SBY.
Oleh karena itu, ia juga berkonsultasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara dan memutuskan untuk segera menerbitkan Perppu MK tersebut.
"Setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan berbagai lembaga negara, para pimpinan partai koalisi pemerintah dan para pakar tata negara, saya terbitkan. Perppu itu juga mengatakan kewibawaan MK agar tetap terjaga dan telah memiliki kepercayaan dari rakyat," ungkapnya.
Perppu MK ini, kata SBY, sangat penting untuk dapat memperkuat MK dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
"Hal ini penting untuk berjalannya MK sebagai lembaga negara. Karena harus ada sesuatu yang baru untuk MK. Tujuan Perppu untuk dapat memperkuat, menjaga wibawa dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap MK," tukasnya.
Editor : Dian Sukmawati
