Keistimewaan Umroh Ramadhan Bulan Penuh Ampunan

saco-indonesia.com, Mahkamah Konstitusi ( MK ) telah mengabulkan uji materi UU Pilpres terkait dengan pemilu serentak. Namun putusan sembilan hakim MK itu baru bisa dijalankan pada pemilu 2019 nanti.

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra telah melihat ada kejanggalan dalam putusan tersebut. Yusril juga telah melihat ada tekanan besar yang telah dilancarkan oleh partai politik tertentu.

"Bagi saya banyak misteri dengan putusan MK ini. MK seolah telah ditekan oleh parpol-parpol besar agar pemilu serentak baru akan dilaksanakan tahun 2019," ujar Yusril dikutip dalam akun twitternya.

Kecurigaan Yusril karena lamanya jangka waktu ketika uji materi masuk hingga keluar putusan. Bahkan, putusan MK telah diambil saat Mahfud MD , Akil Mochtar dan Ahmad Sodiki masih jadi hakim konstitusi. Namun saat putusan ini telah dibacakan hari ini, ketiganya juga sudah tidak jadi hakim konstitusi lagi.

"Namun apa boleh buat MK juga sudah ambil keputusan rupanya sejak setahun lalu, namun baru hari ini putusannya telah dibacakan," katanya.

"Mengapa putusan itu baru dibaca sekarang ketika Pemilu 2014 sdh dekat. Atas dasar itu telah dinyatakanlah putusan baru berlaku utk Pemilu 2019," tambahnya.

Yusril juga heran mengapa banyak pihak yang mencurigai dirinya baru mengajukan gugatan setelah Hamdan Zoelva , bekas koleganya di PBB menjadi hakim MK . Menurutnya, jika mau adil perlu juga dikritisi ada hakim eks Partai Golkar .

"Mengapa tidak mencurigai Akil sebagai eks Golkar yang menahan2 pembacaan putusan permohonan Effendi Ghazali hampir setahun lamanya," tuturnya.

Yusril juga mengaku heran kenapa MK tidak menyatukan pembacaan putusan permohonan dengan Effendi jika banyak kesamaan. Namun bekas Mensesneg itu belum mengambil keputusan apakah akan meneruskan sidang atau tidak.

"Kini saya juga sedang pertimbangkan, apakah saya akan meneruskan permohonan saya atau tidak. Saya juga akan ambil keputusan setelah menimbang2nya dengan seksama," tandasnya.


Editor : Dian Sukmawati

MISTERI PUTUSAN MK

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Artikel lainnya »