Terdakwa kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2010 lalu , Deddy Kusdinar, pasrah dalam menghadapi vonis majelis hakim hari ini. Bekas pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pembacaan putusan atas perkaranya.
"Ya siaplah. Insya Allah. Ya mau tidak mau disiap-siapin saja," kata Deddy kepada awak media di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/3).
Menurut kuasa hukum Deddy, Rudy Alfonso, dia juga berharap majelis hakim telah memutus perkara kliennya dengan jernih dan adil. Dia juga mengatakan, seharusnya bukan kliennya yang dihukum berat karena masih ada lagi pihak lain yang harus bertanggung jawab.
"Kami tentunya juga berharap besar kepada majelis hakim untuk menilai secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Siapa yang sebenarnya mengatur proyek, menggiring anggaran, dan menikmati uang korupsi Hambalang yang seharusnya dihukum seberat-beratnya," tulis Rudi melalui pesan singkat kemarin.
Rudi juga mengatakan, sidang vonis Deddy akan digelar pukul 10.00 pagi WIB. Dia pun juga berharap sidang dilakukan tepat waktu.
Menurut Rudy, Deddy hanyalah pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah mengikuti perintah atasan. Menurut dia, jangan sampai Deddy hanya menjadi tumbal di kasus itu, sementara pihak lain yang juga mesti bertanggung jawab malah lolos.
"Orang seperti Pak Deddy yang tidak menikmati uang haram dari Hambalang jangan dijadikan tumbal untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang punya hubungan dengan kekuasaan, dan bisa tertawa menyaksikan semua ini," sambung Rudy.
Rudy juga menjelaskan, yang dimaksud orang-orang yang punya hubungan kekuasaan adalah pihak yang berada dalam lingkar inti kasus. Seperti Muhammad Nazaruddin yang menggiring anggaran di DPR. Kemudian juga beberapa pihak lain yang mengupayakan supaya proyek Hambalang dibiayai dengan skema tahun jamak, meski melanggar aturan.
"Ada peran tangan-tangan kuat yang sudah terungkap juga. Kemudian aliran uang ke pihak-pihak tertentu yang menikmati suap," lanjut Rudy.
Meski demikian, Rudy telah meyakini KPK bakal akan menjerat pihak lain dalam kasus Hambalang. Bahkan dia telah meminta KPK untuk melakukan terobosan hukum supaya tidak terpaku pada perorangan saja.
"Kita percaya KPK akan obyektif dalam mengembangkan kasus ini dan menyeret tidak hanya mereka yang turut serta. Tetapi juga harus berani memberi terobosan untuk menghukum korporasi (perusahaan) jika memang ingin penegakan hukum yang tanpa pandang bulu," tandas Rudy.
Dua pekan lalu, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Deddy dengan pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi masa tahanan. Dia juga dituntut pidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.
Deddy juga dituntut dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp 300 juta, yang mesti dibayar selambat-lambatnya satu tahun setelah mendapat kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar maka akan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.
Menurut jaksa, hal yang memberatkan Deddy adalah tidak mendukung program yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan korupsi dan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta melanggar hak ekonomi dan sosial karena tidak bertanggung jawab pada anggaran. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bersikap sopan selama masa persidangan, menyesali perbuatan, belum pernah dihukum, serta punya tanggungan keluarga yaitu dua anak kandung, dua anak angkat, dan seorang istri yang mengalami sakit lupus selama dua tahun.
Menurut jaksa dalam tuntutannya, Deddy melanggar dakwaan kedua. Yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHPidana.
UMROH SEPTEMBER
PUSAT PENJUALAN BESI BETON
Jelang divonis Deddy Kusdinar pasrah
Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds
Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.
Americans are also increasingly likely to say that the police are more apt to use deadly force against a black person, the latest New York Times/CBS News poll finds.
The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.
Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.
The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.
Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.
The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.
Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.
Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.
One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.
Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.
Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.
The nationwide poll was conducted from April 30 to May 3 on landlines and cellphones with 1,027 adults, including 793 whites and 128 blacks. The margin of sampling error is plus or minus three percentage points for all adults, four percentage points for whites and nine percentage points for blacks. See the full poll here.