JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menilai Indonesia tidak memerlukan mobil murah ataupun kebijakan tentang mobil murah hemat energi (low cost green car). Menurut Djoko, hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang penataan transportasi umum.
"Pejabat Indonesia itu tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Yang dibutuhkan itu transportasi murah, bukan diberikan mobil murah," kata Djoko kepada Kompas.com, Sabtu (8/6/2013) di Jakarta.
Djoko menambahkan, kebijakan mobil murah hemat energi tersebut juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini kuota konsumsi BBM bersubsidi sudah jebol dan ditingkatkan dari 46 juta kiloliter menjadi 48 juta kiloliter.
Di sisi lain, Djoko menilai kebijakan mobil murah hemat energi ini akan mendorong masyarakat untuk membeli mobil baru. Imbasnya, jumlah mobil yang beredar di jalan akan semakin banyak dan akhirnya akan menyebabkan kemacetan di segala ruas jalan.
"Apalagi pemasaran mobil sekitar 30 persen terkonsentrasi di DKI Jakarta. Ini tentu saja akan menambah kemacetan. Imbasnya lagi, kebijakan tersebut tidak mendukung kepala daerah yang sedang menata transportasi umum," katanya.
Pemerintah telah menyetujui kebijakan pembuatan mobil murah hemat energi sejak 23 Mei 2013. Kebijakan ini akan membuat produsen mobil bisa memproduksi mobil tersebut dengan insentif bebas pajak. Otomatis harga mobil akan ditekan namun dengan syarat konsumsi BBM harus irit.