MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISATA..?

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 811-1341-212
 

Umroh Januari

JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Wacana penerapan wajib militer di Indonesia dinilai masih terlalu cepat untuk direalisasikan. Pasalnya, masih banyak kendala untuk menerapkannya seperti masalah pendanaan hingga terkait sarana dan prasarana ketahanan.

"Ini tidak menjadi program prioritas. Masih lama untuk merealisasikannya," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yorris Raweyai di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2013).

Dia menuturkan bahwa penerapan wajib militer memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Saat ini, sebut Yorris, pendanaan militer Indonesia masih belum mampu mendanai program tersebut sehingga pembahasan RUU Komponen Cadangan pun dikesampingkan terlebih dahulu. Meski demikian, RUU Komponen Cadangan itu diakui Yorris penting untuk disahkan.

"RUU ini harus ada, karena sebagai pagar ke depan daripada kalau tidak ada sama sekali konsekuensinya pada ketahanan bangsa," kata Yorris.

Yorris mengatakan bahwa wajib militer yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan bukanlah bermaksud untuk menerapkan militerisasi.

"Itu tujuannya bela negara, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saja. Untuk hidup disiplin, paham militer perlu dicontoh," tambahnya.

Namun, pria asal Papua ini menilai memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, terkait sanksi pidana jika ada warga negara yang tak mau ikut program wajib militer.

"Kalau pakai pidana, kesannya itu memaksa. Seharusnya sukarela," tandasnya kemudian.

 
Editor :Liwon Maulana
Sumber:Kompas.com
Bukan Prioritas, Karena Realisasi Wajib Militer Masih Lama

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »