saco-indonesia.com, Indonesian Corruption Wacth (ICW) telah menilai korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Choysiah, lebih kental untuk kepentingan bisnis keluarga daripada politik. Pasalnya, proyek-proyek yang tertera pada APBD Banten sebagian besar tender telah dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga Atut.
“Aspek ekonomi lebih kental daripada aspek politik. Upaya pemenangan proyek sebagian ke perusahaan milik Atut. Kan Wawan juga banyak membiayai politisi-politisi di sana,” kata Wakil koordinator ICW, Ade Irawan, saat berbincang, Jumat (20/12/2013).
Ade juga menjelaskan, karakteristik korupsi Atut adalah memenangkan perusahaan miliknya untuk bisa mendapatkan proyek di APBN dan APBD dengan memanfaatkan kekuasaannya. Sehingga ketika kekuasaan tidak lagi dipegang, mereka akan kesulitan untuk membiayai perusahaannya.
“Bagaimana mereka mengarahkan uang negara untuk perusahaan mereka. Misalnya dalam pengadaan sport centre dan RSUD. Kepentingan bisnis lebih besar. Itu faktor yang lebih besar untuk bisa membangun sebuah dinasti politik di Banten,” ucapnya.
Ade juga menambahkan, jika kepentingan untuk bisnis mereka tidak tercapai, maka mereka juga akan mencoba merebut kekuasaan sehingga kepentingan bisnis mereka bisa diraih.
“Misalnya di Pandeglang untuk bisa bekerja dengan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma, asal ada kepentingan bisnis tertentu yang dipertemukan. Jika tidak, mereka (Atut) akan rebut kekuasaan,” tukasnya.
Editor : Dian Sukmawati