Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari
Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. travel umroh akhir ramadhan Indramayu
saco-indonesia.com, Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah, telah menilai, kesediaan Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), untuk dapat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah sesuatu yang telah istimewa.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu telah menjelaskan, proses hukum bukan hanya menyangkut bersedia atau tidak.
"Ini kan bukan soal Ibas. Tidak penting Ibas bersedia atau tidak, sebab hukum harus tajam bagi semua orang," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (12/2/2014) kemarin.
Namun, yang paling penting adalah harus menyoroti KPK yang telah terlihat tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi. Dia telah mencurigai kalau lembaga pimpinan Abraham Samad itu juga sudah memiliki perjanjian dengan pihak tertentu.
"Masalahnya adalah KPK tampak sudah punya perjanjian untuk dapat mengobrak-abrik orang tertentu dan mendiamkan orang tertentu," tandasnya.
Itu yang mesti diawasi terus, mengingat KPK telah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat menjelaskan berbagai hal terkait tugasnya dalam melakukan pemberantasan korupsi kepada publik.
"Sebab dalam hukum atas kepastian dan kesamaan di depan hukum itu tinggi," tegasnya.
Sebelumnya, putra bungsu SBY itu telah menyatakan kesediaannya bila dipanggil KPK untuk dapat memberikan keterangan menyangkut namanya yang kerap disebut telah menerima uang USD200 ribu dari PT Permai Grup, milik Muhamad Nazaruddin.
Hal itu telah dikatakan Ibas usai menghadiri acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
Editor : Dian Sukmawati
IBAS BERSEDIA DIPANGGIL KPK
WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”
Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.
The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.
Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation
Police Rethink Long Tradition on Using Force