umroh

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. tour and travel umroh jakarta

saco-indonesia.com, Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifly telah menilai usulan pembentukan panitia kerja (panja) yang menangani tentang pemberian grasi dan pembebasan bersyarat kepada ratu mariyuana asal Australia, Schapelle Leigh Corby berlebihan.

"Usulan itu sah-sah saja, tapi usulan itu berlebihan. Jangan sedikit-sedikit bentuk panja. Kita juga harus menghargai apa yang telah diputuskan oleh pemerintah," kata Pieter di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Pieter juga berharap, para anggota DPR tidak selalu menilai putusan pemerintah salah. Pemberian grasi dan pembebasan bersyarat, kata dia, adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah.

"Saya pikir itu tidak perlu dilakukan karena itu juga akan saling melukai. Saya telah mengimbau kita harus saling menghargai apa yang telah menjadi kewenangan pemerintah," tegas politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, wacana pembentukan panja Corby juga sempat diungkapkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding. Ia telah menilai pembebasan bersyarat untuk Corby adalah bentuk ketidakkonsistenan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Usulan itu pun telah disampaikan Suding ke Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsudin. Rencananya, wacana pembentukan panja ini akan dibahas di internal Komisi III.


Editor : Dian Sukmawati

KETUA KOMISI III: PANJA CORBY BERLEBIHAN

Artikel lainnya »