Paket Umroh di bulan Ramadhan tahun

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. promo paket umroh Ciamis

saco-indonesia.com, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjelaskan alasan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK). SBY juga tak memaksa DPR untuk menyetujuinya.

"Menjadi hak konstitusional presiden untuk dapat menerbitkan Perppu dengan latar belakang, tujuan dan pertimbangan tertentu. Adalah menjadi hak DPR apakah setuju atau tidak dengan Perppu yang sudah dikeluarkan oleh presiden. Itu juga sudah ketentuan di UUD 45," kata SBY di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Menurut SBY, salah satu alasan mengapa ia telah menerbitkan Perrpu MK karena telah melihat adanya krisis kepercayaan dari masyarakat kepada MK pasca mantan ketuanya, Akil Mochtar, tertangkap tangan menerima suap.

"Yang perlu saya sampaikan adalah mengapa Perppu MK saya terbitkan? Karena ada sejumlah latar belakang dan alasan. Saat ada sesuatu telah terjadi di tubuh MK, maka ada krisis kepercayaan dari rakyat terhadap MK kendati tidak ada persoalan dengan MK secara lembaga. Namun karena terkait pimpinan MK, ada gelombang ketidakpercayaan yang tinggi kepada MK," beber SBY.

Oleh karena itu, ia juga berkonsultasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara dan memutuskan untuk segera menerbitkan Perppu MK tersebut.

"Setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan berbagai lembaga negara, para pimpinan partai koalisi pemerintah dan para pakar tata negara, saya terbitkan. Perppu itu juga mengatakan kewibawaan MK agar tetap terjaga dan telah memiliki kepercayaan dari rakyat," ungkapnya.

Perppu MK ini, kata SBY, sangat penting untuk dapat memperkuat MK dan mengembalikan kepercayaan rakyat.

"Hal ini penting untuk berjalannya MK sebagai lembaga negara. Karena harus ada sesuatu yang baru untuk MK. Tujuan Perppu untuk dapat memperkuat, menjaga wibawa dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap MK," tukasnya.


Editor : Dian Sukmawati

ALASAN SBY TERBITKAN PERPPU MK

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Artikel lainnya »