Travel Umroh bulan Mei

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. biro umroh bulan februari

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Anggota Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi mengungkapkan, pihaknya menemukan anggaran pos tak terduga sebesar Rp 300 miliar di Dinas Pekerjaan Umum DKI. Menurutnya, hal itu berpotensi dikorupsi.

Ditemui di kantornya, Selasa (4/6/2013) pagi, Sanusi mengungkapkan, temuan dana itu didapat saat Komisi D DPRD DKI melakukan rapat kerja dengan Dinas PU DKI dan sejumlah pejabat lain. Menurutnya, Dinas PU memiliki dana paling besar dari dinas lain di Pemprov DKI, yakni Rp 7 triliun.

"Tapi penyerapannya rendah sekali. Dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu ada Rp 300 miliar. Ini sangat mungkin dikorupsi," ujar Sanusi.

Sanusi menjelaskan, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah melalui proyek tambal sulam jalan di DKI. Dengan dana tersebut, Dinas PU dapat sewaktu-waktu menjalankan proyek tambal sulam sejumlah jalan berlubang di DKI Jakarta tanpa perencanaan akurat sebelumnya.

"Misalnya jalan bolong dikit ditambal dan bolong lagi. Ini kan jadinya proyek terus. Harusnya enggak boleh, mereka harus bisa prediksi jalan kapan habis masanya, baru itu benar," tutur Sanusi.

Sanusi menilai, persoalan ini harus ditangani oleh Gubernur DKI secara langsung. Jangan sampai, keberhasilan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tercoreng dengan penyerapan anggaran rendah hanya pada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Kompas.com telah berusaha mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Budi Siahaan. Namun, ponsel yang bersangkutan tak kunjung tersambung.

Editor : Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

DPRD DKI Disinyalir Dinas PU Korupsi Miliaran Rupiah

Artikel lainnya »