Paket Umroh Plus Turki

JAKARTA, Sako-Indonesia.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki kemungkinan untuk membuat pesta rakyatyang murah meriah untuk warga Jakarta pada tahun 2014. Pesta rakyat tersebut akan dilaksanakan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, bersamaan dengan Pekan Raya Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pesta rakyat itu kemungkinan akan dipisahkan dari Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair yang diselenggarakan oleh Jakarta International Expo (JIExpo). "Sekarang kita enggak bisa apa-apa. Mungkin tahun depan kita pikirin jadi pasar rakyat, mungkin. Expo dia saja (JIExpo), mungkin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Basuki mengatakan, pasar rakyat di Monas akan menggelar pameran-pameran kesenian, sedangkan JIExpo akan memamerkan alat-alat elektronik ataupun alat- alat berupa mesin. Menurut Basuki, konsep tentang kedua acara tersebut masih dibahas.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) diselenggarakan setiap bulan Juni dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta. Setiap tahun acara ini dilangsungkan selama sebulan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara tersebut dimeriahkan dengan berbagai stan pameran dan penampilan artis-artis Ibu Kota.

Tahun ini PRJ akan berlangsung pada 6 Juni hingga 7 Juli 2013. Selain sebagai ajang arena hiburan keluarga dan pameran terbesar dan terlama di Asia Tenggara, Jakarta Fair 2013 diharapkan mampu menjadi ajang promosi tujuan wisata belanja. Acara ini juga diharapkan mampu menambah keinginan investasi wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang mengunjungi Jakarta.

Pada PRJ tahun kali ini, total area pameran seluas 130.000 meter persegi yang terbagi menjadi 13 hall. Jakarta Fair 2013 akan diikuti oleh 2.650 peserta yang tergabung dalam 1.280 stan. Panitia menargetkan jumlah total transaksi tahun ini mencapai Rp 4,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah Rp 4 triliun.

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Tidak Hanya PRJ, Tahun Depan Mungkin Ada Pesta Rakyat

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »