travel haji jakarta

saco-indonesia.com, Terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby telah mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tersebut telah berdasarkan telaah dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sesepuh Polri Komjen (purn) Noegroho Djajusman juga berharap agar pembebasan bersyarat Corby tak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya harap pembebasan bersyarat Corby jangan 'lari' ke politik," kata Noegroho, saat berbincang dengan Okezone, Senin (10/2/2014).

Dia juga menambahkan bahwa jika memang telah diputuskan pembebasan bersyarat, lantaran dianggap telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka itu adalah hak dari seorang narapidana.

"Itu juga sudah hak dari Corby sebagai orang narapidana. Karena sudah memenuhi syarat karena berkelakuan baik dan dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran tata tertib dan hukuman disiplin dalam lapas,"ungkapnya.

Saat ini kontroversi pembebasan bersyarat Corby berpotensi dapat membunuh karakternya. Sebab banyak pihak yang berwacana dengan sudut pandang politik. "Seharusnya di negara hukum, kita bertindak sesuai hukum saja. Jangan sampai hak ini mencoreng nama Indonesia di luar negeri," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menapik anggapan bahwa pembebasan bersyarat Corby akan dapat mencoreng citra pemberantasan narkoba di Indonesia. "Tidak akan seperti itu. Karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini tengah berusaha untuk dapat menekan peredaran narkoba di Indonesia. Mulai dengan cara mencegah masuknya narkoba, hingga melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Di dalam Undang-Undang juga sudah jelas tentang hukuman yang diberikan sudah tegas,"bebernya.

Jangan sampai, lanjut Noegroho, saat keputusan telah dikeluarkan kemudian malah merugikan Corby. Sebab wacana yang muncul seolah-olah membunuh karakter Corby. "Pro dan kontra wajar, namun seharusnya melihat juga hak azasi Corby, sebagai seorang terpidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Jangan sampai malah jadi character assassination untuk Corby," bebernya.

Dia juga berharap agar proses hukum yang telah dijalani tak merugikan Corby. "Kalau memang sudah ada keputusan pembebasan bersyarat keluarkan. Jangan dirugikan narapidananya,"tutupnya.


Editor : Dian Sukmawati

PEMBEBASAN BERSYARAT CORBY JANGAN DIPOLITISIR

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »