umroh juni

Bekasi, Saco-Indonesia.com - Segmen yang selama ini diam, terletak 37 km di selatan Kroya, Jawa Tengah, pada sabtu (25/1/2014) bersuara. Gejolak segmen itu menimbulkan gempa yang mengguncang wilayah hampir seluruh Jawa dengan goncangan terkuat di Kebumen.

Menurut informasi dari United States Geological Survey (USGS), gempa bermagnitud 6,1, terjadi pada pukul 12.14 WIB, pada kedalaman 89,1 km. Gempa tidak menimbulkan tsunami tapi disusul oleh 6 gempa susulan.

Terkait gempa tersebut, pakar tektonik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Irwan Meilano, sempat mengungkapkan adanya potensi gempa Kebumen untuk tidak hanya mengakibatkan gempa susulan, tetapi juga gempa yang terpicu (triggerred earthquake).

Irwan mengatakan, gempa yang terpicu oleh gempa Kebumen itu "bisa memiliki magnitud yang lebih besar dari gempa sebelumnya." (Baca artikel "Waspada, Gempa Kebumen Bisa Memicu Gempa Lebih Besar").

Peringatan ini mendapatkan respon beragam dalam kotak komentar di Kompas.com maupun media sosial Twitter, salah satunya adalah ketakutan dan tuduhan bahwa informasi tentang potensi gempa yang terpicu adalah upaya menakut-nakuti masyarakat.

"Jangan nakut-nakuti bos!" demikian komentar salah satu pembaca Kompas.com dengan akun bernama Juragan Minyak - kecewa Gubernur DKI abaikan sumber polusi bising di ibu kota, pada Sabtu pukul 20.19 WIB.

Sementara, di Twitter, pengguna bernama Dariel Siregar mengatakan, "Kepo!! Berita buat masyarakat resah aje." Anggi Anggarini punya kicauan hampir sama. "Jangan nakut2in donk :'(," katanya.

Haruskah Panik dan Takut?

Menanggapi komentar pembaca, Irwan memahami bahwa informasi potensi gempa memang bisa membuat publik panik. Tak sepenuhnya salah, sebab Indonesia memang memiliki historis gempa mematikan, seperti gempa Aceh tahun 2004 dan gempa Yogyakarta tahun 2006.

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan pemberian informasi bukanlah untuk membuat panik. "Informasi potensi bencana memang harus diberikan untuk meningkatkan kewaspadaan kita," kata Irwan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2014).

Irwan mengungkapkan, seringkali terjadi, Indonesia menganggap rendah potensi bencana. Informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. "Agar masyarakat tenang," tuturnya.

Menurutnya, bencana-bencana yang merenggut banyak nyawa dan membuat negara merugi sebenarnya adalah akumulasi dari ketidakpedulian kita pada potensi bencana. "Kalau kita meng-underestimate potensi gempa, ini juga salah satu bentuk ignorance," ungkapnya.

Informasi potensi gempa yang sebenarnya memang bisa membuat panik dan takut. Namun, bagaimanapun tetap perlu diberikan dengan cara komunikasi yang pas sehingga tumbuh kesiapsiagaan menghadapi bencana serta perubahan sikap.

Irwan menuturkan, sejarah memang mengharuskan warga yang hidup di selatan Jawa untuk mewaspadai gempa. Aktivitas lempeng lautan terbukti telah memicu gempa dan tsunami di Banyuwangi pada tahun 1994 dan gempa dan tsunami Pangandaran tahun 2006.

Mengapa tak detail?

Akun Andri Jalu menulis dalam kotak komentar di Kompas.com, "Jelaskan dengan lebih detil tentang selang waktu gempa yang terpicu, buat orang awam yg bukan ahli, jadi tidak menimbulkan ketakutan kalo ada yg membaca artikel ini."

Mungkin memang sebuah keharusan bila pemberitahuan ancaman disertai dengan detail selang waktu gempa yang terpicu akan terjadi, wilayah mana yang kemungkinan mengalami, dan berapa besarnya. Sayangnya, detail tersebut sulit didapatkan.

Widjo Kongko, peneliti gempa dan tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mengatakan bahwa gempa Kebumen terjadi di segmen yang jarang bergejolak. Dalam 4 dekade, cuma ada 10 gempa dengan magnitud lebih dari 5 yang terjadi di segmen itu.

Pada saat yang sama, patahan dan segmen penyebab gempa di selatan Jawa belum banyak terpetakan seperti di Sumatera. Karenanya, Widjo menyebut bahwa pengetahuan tentang wilayah tersebut masih gelap.

Karena belum banyak dipelajari, sulit memerkirakan wilayah yang akan terpicu aktivitasnya akibat gempa Kebumen kemarin, di samping memang sampai saat ini sulit memerkirakan waktu dan lokasi yang akan mengalami gempa.

Widjo hanya bisa memberi petunjuk lokasi yang masih umum. "Lokasi di Jawa selatan, bisa mendekati palung atau sebaliknya, ke daratan," ungkapnya. Berapa lama setelah gempa Kebumen gempa terpicu mungkin terjadi, belum bisa dikatakan.

Irwan mengungkapkan, gempa Kebumen kemarin terjadi dengan mekanisme sesar turun akibat slab pull. Slab pull secara sederhana adalah bergeraknya lempeng samudera karena adanya tarikan lempeng samudera yang berada di zona subduksi.

Menurut Irwan, gerakan turun lempeng akibat gempa Kebumen cukup curam. Ini bisa berarti bahwa bagian atas lempeng tersebut saat ini memiliki akumulasi energi dan berpotensi menimbulkan gempa yang terpicu.

"Jadi yang bisa diberikan, gempa yang terpicu ini mungkin terjadi di wilayah yang lebih dangkal," ungkapnya. Wilayah dangkal berarti berada pada kedalaman palung hingga 50 kilometer.

Gempa dangkal memang hanya akan dirasakan di wilayah yang cakupannya lebih sempit. Namun, goncangannya akan lebih terasa dampaknya jauh lebih merusak. Gempa Yogyakarta pada tahun 2006 dengan kedalaman episentrum hanya 10 km adalah salah satu gempa dangkal.

Gempa dangkal yang terjadi di lautan juga bisa berarti memiliki potensi tsunami bila gerakan sesarnya naik. Dengan goncangan lebih besar dan berpotensi tsunami, maka suatu gempa akan lebih mematikan.

Di luar konteks gempa yang terpicu, gempa Kebumen juga memberi petunjuk bahwa subduksi Jawa aktif. Selama ini, seringkali dianggap bahwa subduksi Jawa aseismik, tidak seaktif subduksi Sumatera.

Ilmuwan membagi subduksi Jawa menjadi tiga bagian, Selat Sunda hingga selatan Jawa Barat, selatan Jawa Tengah, serta selatan Jawa Timur hingga Bali. Masing-masing memang bisa memicu gempa dengan magnitud 8,5.

Apa yang harus dilakukan?

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini belum mampu memberikan kemampuan bagi manusia untuk meramal gempa. Pada saat yang sama, penelitian tentang beragam patahan penyebab gempa serta yang terkait masih terkendala dana. Di tengah situasi itu, apa yang harus dilakukan?

Widjo menuturkan, saat ini masyarakat bisa melakukan penyesuaian setelah mengetahui bahwa dirinya tinggal di lokasi rawan gempa. "Misalnya bangunan rumah dibuat tahan gempa," ungkap Widjo.

Sementara, Irwan mengatakan, informasi adanya ancaman seharusnya sudah cukup bagi pemerintah dan masyarakat untuk memulai perubahan.

"Warga harus lebih waspada, edukasi yang diberikan pemerintah ke masyarakat terus dilakukan, institudi pendidikan juga harus mulai membangun kesadaran tentang gempa," jelas Irwan.

Terkait adaptasi yang bisa dilakukan warga, peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto, saat ditemui Desember 2013 lalu menuturkan perlunya warga memiliki ruang aman untuk berlindung saat gempa.

Ruang aman bisa berupa ruang atau sudut mana pun di dalam rumah yang dibangun  tahan gempa. Strategi ini merupakan alternatif ketika membangun rumah tahan gempa masih sulit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu mengampanyekannya.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

V, Karena Dari Laut Selatan Mengirim Sinyal Ancaman Gempa

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Artikel lainnya »